PUSARAN.CO– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah agar memperhatikan komoditas yang mengalami kenaikan harga tinggi. Hal itu disampaikannya saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2023 yang digelar hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, yang diikuti oleh Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Bidang Perekonomian dan Pembangunan Drs. Ignasius IK, SH., M.Si di Ruang DAR Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada hari Senin (29/5/2023).
“Ada beberapa komoditas yang perlu menjadi perhatian kita bersama, komoditas-komoditas yang relatif stabil seperti beras, daging sapi, relatif cukup stabil stok juga relatif cukup, meskipun beras tetap medium perlu menjadi perhatian. Kemudian memang ada yang naik turun tapi relatif masih terkendali, yaitu untuk cabai merah dan cabai rawit,” ujar Mendagri Tito.
Mendagri mengungkapkan dalam rangka mendukung pengendalian inflasi, diperlukan kerja sama dan intervensi dari pemerintah pusat, yaitu Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Perdagangan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya. ia mendorong pemda untuk membantu para pedagang, termasuk melalui pemberian subsidi transportasi dari anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT).
“Kita perlu betul-betul perlu bekerja baik di tingkat pusat rapat koordinasi maupun di daerah juga bisa bergerak sendiri. Khususnya untuk mengatasi kenaikan telur ayam ras, daging ayam ras, jagung, bawang merah dan bawang putih,” terangnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Puji Ismartini memaparkan terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada Minggu keempat Mei 2023 dimana secara nasional terdapat 52 persen kabupaten/kota yang mengalami kenaikan IPH dan 35 persen lainnya mengalami penurunan. Adapun kenaikan IPH cenderung terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan.
“Adapun sepuluh kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga tertinggi, ini terdiri dari Pangandaran, Sigi, Nias, Gunungkidul, Magelang, Cimahi, Grobogan, Balangan, Mukomuko, dan Kulon Progo,” ungkapnya.
Puji menambahkan, terdapat 10 kabupaten/kota dengan penurunan IPH tertinggi, yaitu Batang Hari, Konawe, Tebo, Sungai Penuh, Kerinci, Nagekeo, Sarolangun, Aceh Barat Daya, Tapanuli Tengah, dan Sekadau. Adapun komoditas yang memberikan andil kenaikan harga terbesar di Pulau Sumatra, yaitu daging ayam ras dan bawang putih. Sedangkan untuk di Pulau Jawa komoditas yang mendominasi kenaikan harga, yaitu telur ayam ras, daging ayam ras, dan bawang merah. Kemudian di luar Pulau Jawa dan Sumatra, kenaikan harga dominan terjadi pada komoditas bawang merah, daging ayam ras, dan beras.
Di sisi lain, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Notosusanto menyampaikan terkait ruang lingkup kerja sama yang dilakukan Bapanas dalam pengendalian inflasi. Salah satunya melalui kerja sama dengan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam peningkatan ketahanan pangan dan gizi.
Selain itu, Bapanas juga bekerja sama dalam hal pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman.
“Peningkatan sinergi antara pusat dan daerah tentang upaya penguatan ketahanan pangan dan gizi melalui pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi. Kemudian berikutnya, kegiatan lain yang disepakati para pihak,” pungkasnya.(RLS)
