PUSARAN.CO– Memasuki hari kedua dalam rangkaian kunjungan kerjanya, Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., kembali menyerahkan bantuan sosial (bansos) di lima lokasi kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada hari Minggu (12/3/2023) yang disambut langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, S.H. beserta jajaran dan masyarakatnya.
Adapun total paket yang diserahkan adalah berjumlah 1.500 paket. Untuk Kecamatan Silat Hulu sebanyak 300 paket, Silat Hilir 300 paket, Semitau 500 paket, Tepuai 300 paket dan Suhaid 300 paket. Paket bantuan tersebut berupa beras, gula pasir, minyak, kopi, mie instan, susu kental manis dan tepung terigu.
“Saya akan menyerahkan bantuan bagi masyarakat yanga benar – benar membutuhkan dalam rangka pengendalian dan mitigasi inflasi. Ini sumber dananya berasal dari pusat karena kalbar sebelumnya mendapat apresiasi atas keberhasilan dalam menangani inflasi”, ungkapnya.
Sebagai daerah yang terjauh dari ibukota, wilayah Kab. Kapuas hulu memiliki tantangan tersendiri dalam pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, dimana angka inflasi di bumi uncak kapuas ini sangat tinggi. Inflasi tersebut dapat menyentuh angka 138 persen.
“Ini yang harus kita jaga. Terutama harga beras. InsyaAllah kita akan adakan operasi pasar, agar harga sembako bisa dikendalikan. Sehingga dapat meringankan beban saudara kita”, tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan dua hal penting kepada masyarakat, terkait keikutsertaan sebagai anggota BPJS dan kesadaran untuk mengenyam pendidikan.
“Saya ingin menyampaikan dua hal, pertama terkait BPJS. Bagi keluarga yang tidak mampu, daftar ke desa, camat, kabupaten dan provinsi. Bila ada kuota dadakan, kita bisa langsung sampaikan. Biasanya kita lambat dalam hal ini, akibatnya kadang kita terlambat mengusulkan”, ujarnya.
Kemudian terkait pendidikan, dirinya berharap agar orang tua memotivasi anaknya minimal menyelesaikan pendidikan dasar hingga jenjang SMA/SMK. Hal ini agar anak – anak tersebut memiliki kompetensi dasar kedepannya dalam menggapai cita – cita. Dirinya juga menegaskan kepada pihak sekolah untuk tidak memungut biaya dari para siswa terkait hal – hal yang sudah diakomodir oleh pemerintah.
“Tuntaskan sekolah minimal SMA/SMK, sekolah negeri kan tak bayar. Ingat, kepala sekolah tak boleh jual seragam,
Apabila tak mampu, sampaikan ke kepala sekolah, insyaAllah Pemprov akan menyediakan, mulai dari baju, celana, topi dasi hingga sepatu. Setiap anak, juga kita subsidi Rp. 100 ribu untuk biaya penunjang sekolah. Jika ada kepala sekolah yang menarik iuran, sampaikan ke saya. jika itu benar hari ini disampaikan, besok saya langsung ganti”, tegasnya.
Pada kesempatan ini, terkait penyelenggaraan pemerintahan desa Gubernur Sutarmidji menyayangkan karena sampai saat ini belum ada satu desa pun di Kecamatan Silat Hulu memperoleh predikat Desa Mandiri. Untuk itu ia mendorong agar desa-desa yang ada di wilayah tersebut bekerja dengan lebih sistematis agar mampu memperoleh status desa mandiri.
“Sebetulnya untuk jadi desa mandiri tidak sulit, asal kades (Kepala Desa) tahu 54 indikator (IDM). Nilainya semua desa sudah ada dari kementerian, tinggal dilihat mana yang lemah. Kadang hal – hal sepele, siskamling tak ada, tempat olahraga, itukan hal sederhana, dan saya yakin tak perlu biaya besar”, terang Sutarmidji.
Dirinya menilai, langkah yang diambil dari Pemerintah Pusat ini sangat tepat. Hal ini tak lain agar kemajuan desa yang ada di seluruh Indonesia dapat terukur.
“Kedepan, bapak ibu yakin lah, ada perhatian khusus kepada desa yang sudah standar. Karena Negara berharap kemajuan pembangunan desa ini bisa terukur. Kita punya hampir 75 ribu desa. Yang status mandiri cuma sedikit. Provinsi Kalbar awal saya gubernur, cuma 1 desa mandiri, 677 desa sangat tertinggal dan 928 desa tertinggal 94. Sekarang sudah 586 desa mandiri. Semua saya beri kendaraan operasional sebagai bukti apresiasi kami. Desa sangat tertinggal sudah tak ada. Desa tertinggal hanya 94 desa lagi. Mudah – mudahan tahun ini selesai”, ucap Sutarmidji optimis.
Dalam kunjungan kali ini itu, Gubernur Sutarmidji turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson, M.Kes, dan beberapa Kepala OPD terkait di lingkungan Pemprov Kalbar. (RLS)
